Baru-baru ini, TikTok kembali menjadi sorotan publik. Ketua Komite Urusan Tiongkok di DPR AS, John Moolenaar, secara terbuka menyatakan bahwa rencana penjualan paksa TikTok yang diajukan Trump pada tahun 2020 adalah "solusi kepemimpinan yang sempurna" untuk menyelesaikan kontroversi keamanan. Sementara itu, laporan terbaru menunjukkan bahwa Presiden terpilih AS, Donald Trump, bergerak cepat dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung untuk menunda keputusan penjualan paksa TikTok.

Ilustrasi logo TikTok dan Presiden terpilih AS Donald Trump Sumber: AFP

Langkah Darurat Trump

Pada 27 Desember, Trump langsung mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung untuk menunda perintah divestasi TikTok. Alasannya jelas: ia berharap setelah resmi menjabat pada 20 Januari tahun depan, ia dapat menyelesaikan kontroversi ini melalui cara politik. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk memberi TikTok sedikit waktu tambahan.

Berdasarkan pengaturan saat ini, perintah divestasi TikTok akan berlaku pada 19 Januari 2025, di mana pemerintah AS mewajibkan ByteDance untuk melepaskan bisnis TikTok di AS, atau langsung diblokir. Tindakan Trump kali ini jelas memberikan kesempatan bernapas bagi TikTok.

Trump meminta Mahkamah Agung untuk menunda larangan TikTok Sumber: The Wall Street Journal

John Moolenaar: Penjualan adalah "Solusi Sempurna"

Di sisi lain, Moolenaar kembali mengangkat "rencana penjualan paksa" Trump tahun 2020. Ia mengatakan bahwa penjualan paksa TikTok adalah "solusi kepemimpinan yang sempurna" yang dapat melindungi keamanan nasional AS sekaligus mempertahankan platform media sosial yang digemari anak muda ini.

Pernyataan Moolenaar mengingatkan kita pada "tindakan keras" pemerintahan Trump pada tahun 2020. Saat itu, Trump menganggap TikTok berpotensi menyerahkan data pengguna AS kepada pemerintah Tiongkok, sehingga ia mengusulkan agar ByteDance, perusahaan induk TikTok, menjual bisnisnya di AS. Langkah ini dianggap sebagai "langkah tegas" pada saat itu, tetapi akhirnya gagal karena masalah hukum.

Namun, Moolenaar kini kembali mengangkat isu ini, dengan menganggap penjualan paksa adalah solusi yang "aman dan realistis". Artinya, menjual lebih baik daripada memblokir, karena dapat mempertahankan platform ini sekaligus mengatasi kekhawatiran keamanan nasional.

Ketua DPR AS, John Moolenaar Sumber: Internet

Tanggapan dan Kontroversi TikTok

Menghadapi perintah divestasi, TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, dengan tegas menyatakan tidak akan menerima rencana penjualan paksa, dan mengajukan banding atas kasus ini ke Mahkamah Agung AS. Penasihat hukum TikTok menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak hanya melanggar hak hukum perusahaan, tetapi juga berdampak buruk pada kepentingan 170 juta pengguna AS. Sementara itu, TikTok telah meluncurkan "Proyek Texas" dengan bekerja sama dengan Oracle untuk menyimpan data pengguna AS secara lokal, serta menginvestasikan 1,5 miliar dolar AS untuk memperkuat keamanan data. Namun, upaya ini belum sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran pemerintah AS.

Sumber: New York Post

Mengapa "Solusi Sempurna" Kembali Diangkat?

Pernyataan Moolenaar dan permohonan terbaru Trump menunjukkan relevansi rencana penjualan paksa dalam konteks saat ini. Dengan meningkatnya ketegangan hubungan AS-Tiongkok, masalah TikTok bukan lagi sekadar masalah bisnis, melainkan isu inti yang melibatkan keamanan nasional, persaingan teknologi, dan perjuangan internasional. Dibandingkan dengan pemblokiran langsung, penjualan paksa dianggap sebagai pilihan yang relatif moderat dan dapat dilaksanakan. Namun, ByteDance telah dengan tegas menyatakan tidak akan menjual algoritma intinya, sehingga setiap transaksi menghadapi hambatan teknis dan hukum yang besar.

Kesimpulan

Nasib TikTok akan bergantung pada beberapa titik kunci. Pada 10 Januari, Mahkamah Agung AS akan mendengarkan argumen kedua belah pihak dan dapat membuat keputusan akhir mengenai perintah divestasi. Jika permohonan Trump disetujui, TikTok akan memiliki lebih banyak waktu untuk mencari solusi kompromi; tetapi jika keputusan mempertahankan perintah divestasi, ByteDance akan menghadapi pilihan sulit.

Dari dukungan Moolenaar hingga permohonan darurat Trump, gejolak ini tidak hanya menyangkut nasib sebuah aplikasi, tetapi juga mencerminkan kompleksitas hubungan AS-Tiongkok dan keamanan nasional. Beberapa minggu ke depan mungkin akan menentukan kelangsungan hidup TikTok di pasar AS.